Designated Survivor: Arti Dan Konteks Di Indonesia

Hey guys! Pernah denger istilah "designated survivor"? Mungkin sebagian dari kita familiar dengan istilah ini karena serial TV populer dengan judul yang sama. Tapi, apa sih sebenarnya arti designated survivor ini, dan bagaimana konteksnya di Indonesia? Yuk, kita bahas mendalam!

Apa Itu Designated Survivor?

Secara harfiah, "designated survivor" bisa diartikan sebagai "penyelamat yang ditunjuk". Dalam konteks pemerintahan, istilah ini merujuk pada seorang anggota kabinet (biasanya setingkat menteri) yang ditunjuk untuk berada di lokasi yang aman dan terpencil saat acara-acara penting kenegaraan berlangsung. Acara-acara ini biasanya melibatkan kehadiran seluruh atau sebagian besar pejabat tinggi negara, seperti presiden, wakil presiden, para menteri, ketua lembaga negara, dan lain-lain. Tujuannya? Untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan jika terjadi bencana atau serangan yang melenyapkan seluruh atau sebagian besar pejabat tinggi tersebut.

Kenapa Harus Ada Designated Survivor?

Bayangkan sebuah negara kehilangan seluruh pemimpinnya dalam satu waktu. Kekacauan yang terjadi pasti luar biasa! Designated survivor hadir sebagai solusi untuk mencegah hal ini terjadi. Dengan adanya pejabat yang ditunjuk dan diamankan, negara memiliki jaminan bahwa roda pemerintahan akan tetap berjalan, transisi kekuasaan dapat dilakukan secara konstitusional, dan stabilitas negara tetap terjaga. Jadi, bisa dibilang, designated survivor adalah semacam rencana darurat atau plan B untuk memastikan kelangsungan hidup sebuah negara.

Bagaimana Proses Pemilihannya?

Proses pemilihan designated survivor biasanya sangat rahasia dan diatur dengan ketat. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan, antara lain:

• Urutan Jabatan: Biasanya, pejabat yang berada dalam urutan suksesi kepresidenan memiliki peluang lebih besar untuk ditunjuk. Ini memastikan bahwa jika terjadi sesuatu, designated survivor memiliki legitimasi untuk menggantikan presiden.
• Kesehatan dan Keamanan: Pejabat yang ditunjuk harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta memiliki catatan keamanan yang baik. Ini untuk memastikan bahwa mereka mampu menjalankan tugas dengan baik dan tidak memiliki potensi ancaman terhadap keamanan negara.
• Kepercayaan: Presiden harus memiliki kepercayaan penuh terhadap pejabat yang ditunjuk. Ini karena designated survivor akan memegang kendali pemerintahan dalam situasi yang sangat genting.

Peran Designated Survivor Saat Acara Kenegaraan

Saat acara kenegaraan berlangsung, designated survivor akan ditempatkan di lokasi yang aman dan terpencil, biasanya di luar kota atau bahkan di bunker khusus. Mereka akan didampingi oleh tim keamanan dan staf khusus yang siap memberikan informasi dan dukungan yang dibutuhkan. Selama acara berlangsung, designated survivor akan tetap siaga dan siap mengambil alih pemerintahan jika terjadi sesuatu yang buruk.

Konteks Designated Survivor di Indonesia

Oke, sekarang kita bahas bagaimana konsep designated survivor ini diterapkan atau relevan di Indonesia. Secara formal, Indonesia belum memiliki mekanisme designated survivor yang diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Namun, bukan berarti konsep ini tidak relevan atau tidak diterapkan sama sekali.

Sistem Presidensial dan Urutan Suksesi di Indonesia

Indonesia menganut sistem presidensial, di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jika presiden berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka wakil presiden akan menggantikannya. Jika wakil presiden juga berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara bersama-sama menjalankan tugas kepresidenan sementara. Setelah itu, MPR akan menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden baru.

Potensi Penerapan Konsep Designated Survivor

Meskipun tidak ada aturan formal, konsep designated survivor sebenarnya secara implisit diterapkan dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Misalnya, saat peringatan Hari Kemerdekaan RI di Istana Negara, biasanya ada beberapa pejabat tinggi negara yang tidak hadir karena berbagai alasan. Ketidakhadiran ini bisa jadi merupakan bagian dari strategi untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Selain itu, dalam situasi darurat seperti bencana alam atau kerusuhan sosial, pemerintah biasanya menunjuk pejabat tertentu untuk memimpin operasi penanggulangan dan pemulihan. Pejabat ini bisa dianggap sebagai designated survivor dalam konteks yang lebih luas, karena mereka bertugas untuk menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah yang terdampak.

Tantangan dan Pertimbangan dalam Penerapan Formal

Jika Indonesia ingin menerapkan konsep designated survivor secara formal, ada beberapa tantangan dan pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

• Aspek Hukum: Perlu ada landasan hukum yang jelas dan kuat untuk mengatur mekanisme designated survivor. Ini meliputi siapa yang berhak ditunjuk, bagaimana proses pemilihannya, apa saja kewenangannya, dan bagaimana mekanisme transisi kekuasaan jika designated survivor mengambil alih pemerintahan.
• Aspek Keamanan: Keamanan designated survivor harus dijamin sepenuhnya. Ini meliputi tempat persembunyian yang aman, tim pengawal yang terlatih, dan sistem komunikasi yang handal.
• Aspek Politik: Pemilihan designated survivor harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, untuk menghindari kecurigaan atau konflik politik.

Pentingnya Kesadaran akan Risiko dan Mitigasi

Terlepas dari apakah Indonesia akan menerapkan konsep designated survivor secara formal atau tidak, yang terpenting adalah adanya kesadaran akan risiko dan upaya mitigasi yang memadai. Pemerintah perlu memiliki rencana kontingensi yang matang untuk menghadapi berbagai skenario darurat, termasuk kehilangan pemimpin negara. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah untuk menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

Kesimpulan

Jadi, designated survivor adalah konsep penting dalam ketatanegaraan modern, yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan dalam situasi darurat. Meskipun Indonesia belum memiliki mekanisme formal, konsep ini secara implisit telah diterapkan dalam praktik ketatanegaraan. Dengan adanya kesadaran akan risiko dan upaya mitigasi yang memadai, Indonesia dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan menjaga stabilitas negara.

Semoga artikel ini bermanfaat ya, guys! Jangan ragu untuk memberikan komentar atau pertanyaan jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut.